Archive for BBM

Kenapa Pemerintah tidak segera mengkonversi BBM ke LPG

Konverter Kit LGP Karya Anak Bangsa
Pemerintah diminta untuk memanfaatkan momentum pelaksanaan konversi dari minyak tanah ke liquefied petroleum gas (LPG) untuk merealisasikan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Masyarakat telah menerima keberadaan LPG sebagai salah satu bahan bakar gas yang aman dibandingkan dengan compressed natural gas (CNG).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menjelaskan, LPG memiliki beberapa keuntungan dibandingkan CNG. Tabung LPG lebih ringan dibandingkan tabung CNG, karena LPG tidak perlu dipadatkan seperti CNG.

“Lapisan dalam tabung CNG harus tebal, karena didesain harus tahan tekanan tinggi,” ujar Sofyano kepada VIVAnews, akhir pekan lalu.

Selain itu, ia menjelaskan, biaya untuk membangun infrastruktur LPG lebih rendah dibandingkan CNG. CNG hanya bisa didistribusikan melalui pipa yang ditanam dalam tanah menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sedangkan LPG dapat didistribusikan melalui tabung ataupun mobil tangki layaknya BBM untuk dikirim ke SPBU.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah, menurut dia, adalah LPG telah dapat diterima masyarakat. Saat ini, seluruh pedagang kaki lima pun telah berani menggunakan LPG ukuran 3 kilogram dan tidak ada lagi terdengar berita tabung LPG meledak. Artinya, masyarakat telah
memahami sisi keamanan LPG.

“Sedangkan CNG ini kan barang baru, masyarakat biasanya takut seperti dulu saat pertama kali LPG diperkenalkan,” katanya. 

KBRN, Jakarta : Pemerintah diharapkan segera melakukan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke “liquified petroleum gas” (LPG) untuk kendaraan bermotor sebagai salah satu solusi penghematan subsidi BBM.
  
“Dari hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga independen penyedia jasa pengujian dan analisa PT Sucofindo (Persero), pemanfaatan LPG ternyata bisa diaplikasikan sebagai bahan bakar untuk segala jenis kendaraan bermotor,” kata Direktur Utama PT Sucofindo, Arief Safari, di Jakarta, Kamis (12/7).
  
Arief mengatakan Sucofindo telah berhasil mengaplikasikan program konversi BBM ke LPG pada dua unit kendaraan dinas mereka, yakni satu unit mobil jenis MPV dan satu unit motor jenis skuter otomatis yang telah dimodifikasi menggunakan alat konversi (converter kit).
  
“Program konversi BBM ke BBG dalam hal ini LPG bisa dilakukan tanpa harus menunggu kesiapan infrastruktur SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang membutuhkan investasi yang besar. Untuk mempercepat program konversi BBM ke LPG ini pemerintah cukup memanfaatkan jaringan SPBU yang telah ada sebagai agen penjualan LPG seperti yang dilakukan dalam program konversi minyak tanah ke LPG,” paparnya.
  
Untuk bisa mengaplikasikan teknologi konversi BBM ke LPG, konsumen tidak perlu mengeluarkan dana yang besar karena pemasangan satu unit alat konversi BBM ke LPG termasuk harga tabung LPG hanya berkisar Rp4 juta untuk sepeda motor dan Rp12 juta untuk mobil.
  
“Jika alat konversi dan tabungnya sudah diproduksi massal di dalam negeri, tentunya harganya bisa jauh lebih murah,” tuturnya.
  
Dari hasil pengujian awal yang dilakukan PT Sucofindo, pengaplikasian teknologi konversi BBM ke LPG untuk kendaraan bermotor bisa diterapkan dengan aman, asalkan seluruh pihak yang terkait bisa memastikan seluruh prosesnya.
  
“Untuk memastikan keamanan, maka mulai dari fabrikasi, instalasi, distribusi, ‘authorized station’ (SPBU), serta operasionalnya, dilakukan Sertifikasi QA/QC dan inspeksi sesuai standar ASME, SNI, dan ISO,” tandasnya. (WDA/ant)
Infrastruktur yang belum memadai dan penentuan harga yang tidak tepat menjadi kendala dalam mengembangkan penggunaan bahan bakar gas LPG di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Boediono pada pembukaan Forum ke-25 Liquiefied Petroleum Gas (LPG) Dunia di Nusa Dua, Bali, Rabu (12/9/12).

Menurut Boediono, dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur, pemerintah sudah mempunyai rencana  jelas dan sistem pengoperasian yang baik untuk membangun pipa gas yang akan menghubungkan pulau Sumatera dan Jawa. Pembangunan saluran pipa gas tersebut telah dilakukan dan diharapkan selesai pada tahun 2014. Pemerintah juga sedang melakukan penyesuaian harga gas domestik agar masyarakat tidak keberatan menggunakan gas.Pembangunan terminal penerima gas di Jakarta terus ditingkatkan dan sudah beroperasi melayani kebutuhan masyarakat.

“Perbaikan infrastruktur dan harga LPG diharapkan akan mengoptimalkan program konversi BBM ke LPG,” kata Boediono.

Sementara itu, Pertamina mengklaim bahwa penggunaan LPG meningkat tajam dalam 4 tahun terakhir. Pada awal program konversi minyak tanah ke LPG, Pertamina hanya memiliki tangki LPG dengan kapasitas 136.000 metrik ton, namun kini kapasitas tangki LPG  Pertamina sudah 295.000 metrik ton.

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan menyatakan, melalui program konversi minyak tanah ke LPG yang diterapkan mulai tahun 2007, Pertamina sudah mendistribusikan sekitar 57,9 juta paket LPG ukuran 3 Kg. 

Dengan program konversi tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan minyak tanah, tetapi juga mengurangi emisi gas CO2.
Melihat peningkatan konsumsi LPG di tanah air, Pertamina akan lebih agresif dalam  membangun infrastruktur  penyedia LPG agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.[Dearna/W1]

Tinggalkan sebuah Komentar

Tahun 2013 Ditargetkan Bangun SPBG 33 Unit, Hanya Sanggup 7 Unit

JAKARTA–Dengan anggaran sekitar Rp 447 miliar pada 2013, PT Pertamina (Persero) hanya bisa menjanjikan membangun tujuh unit  Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Padahal, pemerintah menargetkan akan ada sekitar 33 SPBG tahun depan.
 

Direktur Gas Pertamina Harry Karyuliarto mengatakan sudah mengusulkan anggaran SPBG kepada pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, jika anggaran untuk pembangunan SPBG hanya sekitar Rp 447 miliar, maka diperkirakan hanya bisa membangun sekitar tujuh SPBG.
 
“Kalau mau digunakan untuk SPBG, maka di dalam rencana kita itu, paling tidak hanya 3 SPBG mother station dan daughter station, 4 SPBG Online. Iya cuma bisa tujuh, soalnya Pertamina kan tahunya terbatas Rp 447 miliar itu,” ujarnya.  Jumat (16/11).
 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak putus asa untuk terus menjalankan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Hanya saja, untuk merealisasikan seluruhnya diperlukan perubahan aturan.
 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan rencana pembangunan infrastruktur BBG berupa 33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.
 
“Kalau SPBG masih dimungkinkan, yang saya khawatirkan konverter kit, karena tugasnya pindah ke Kementerian Perindustriaan, mudah-mudahan bisa meneruskan,” tuturnya.
 
Mengenai anggaran infrastruktur BBG dalam APBN 2013, Evita mengatakan hal tersebut masih bisa diubah dengan adanya APBN Perubahan 2013. Anggaran infrastruktur BBG pada 2013 hanya akan terkucur sekitar Rp 447 miliar untuk pembangunan SPBG.  Riendy Astria- Jum’at, 16 November 2012 | 15:12 WIB

Tinggalkan sebuah Komentar

Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP MIgas dan UU MIgas tahun 2001

Babak ke 1 

Proses pembahasan dan pengundang-undangan UU Migas 2001 terjadi antara tahun 1999 sampai 2001. UU MIgas di undang-undangkan pada bulan November 2001. UU Migas ini merupakan produk pembahasan antara Pemerintah pada masa itu dan DPR pada masa itu. 
Marilah Kita melihat siapa saja aktor politik tersebut. Ketua MPR – Amien Rais (Mantan ketua Muhammadiyah -dari PAN), Ketua DPR – Akbar Tanjung (Golkar – Mantan Aktivis HMI), Ketua Komisi VIII – DPR – Irwan Prajitno (dari Partai Keadilan) 
Pada saat itu Poros Tengah (Koalisi dari beberapa partai berbasis islam seperti PAN, PKB, PBB, PPP) sedang naik daun dan sangat berpengaruh di Parlemen karena mereka adalah ‘king maker’ dari naiknya Gus Dur menjadi Presiden. 
Yang menarik di dalam pembahasan tersebut dan perundang-undangan UU MIgas tersebut… adalah : Semua Fraksi di DPR (kecuali satu fraksi kecil), semua partai berbasis islam (termasuk Partai Keadilan, PAN, PPP, PBB, PKB) dan juga partai besar (PDI-P dan Golkar) mendukung ratifikasi dari UU Migas. 
Sangat ironis karena satu-satunya partai yang justru menyatakan keberatan adalah Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (Partai kecil yang berbasis agama kristen). Pada saat tersebut (1999-2001 periode – periode pembahasan dan ratifikasi) – Kwik Kian Gie adalah Menko Perekonomian (PDI-P) dan kemudian menjadi Ketua Bappenas. – Rizal Ramlie adalah mantan Menkeu/Menko Perekonomian waktu zaman Gus Dur. – Mahfud MD adalah Menteri Pertahanan dan sempat menjadi Menteri Hukum Dan Perundangan-Undangan zaman Gus Dur. 
Semua komponen pemerintah dan parlemen pada waktu itu setuju untuk meratifikasi UU Migas 2001 dan melahirkan BP MIgas. Berdasarkan rekomendasi dari Kwik Kian Gie, ketika terjadi penggantian Dirut Pertamina, Martiono Hadianto (yg menentang RUU Migas pada saat itu). Kwik sangat merekomendasi Baihaki Hakim untuk menggantikan Martiono. 
Di masa Baihaki inilah Pertamina melepaskan wewenangnya dan mengalihkannya ke BP Migas. 
Babak ke 2
Adegan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Para Pemohon di pengadilan konstitusi : 
1. Muhamadiyah 
2. Hasyim Muzadi dari NU 
3. Ormas-ormas islam seperti Hizbut Thahir. 
4. Kwik Kian Gie 
5. Rizal Ramlie dan yg lain-lain…..
Menuntut UU Migas 2001. Ketua Mahkamah Konstitusi : Mahfud MD (mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur). Putusan : 7-1, MK menyatakan UU Migas 2001 cacat dan BP Migas dibubarkan. BP Migas tidak sesuai dengan UU. 
Catatan : Mengapa partai-partai tersebut justru menyetujui RUU tersebut menjadi UU? Pak Kwik Kian Gie, mengapa anda tidak ribut-ribut ketika anda justru sangat berkuasa sebagai Menko Ekuin. 
Pak Rizal Ramlie, mengapa anda tidak menyatakan keberatan anda justru dizaman reformasi dimana anda adalah Menkeu dan Menko. Pak Mahfud MD – mengapa kita tidak membahas soal Energy Security issue ketika anda menjadi Menhan? Oh ya saya juga baru sadar bahwa anda adalah ketua kehormatan ikatan alumni NU yang juga ikut di dalam menggugat putusan tersebut. 
Partai-partai ini sekarang membatalkan produk hukum yang justru merupakan persetujuan produk legislative process. Ada baiknya kita melepaskan attribut keagamaan apabila kita berdebat soal kebijakan publik. Tidak arif orang menggunakan attribut agama untuk pro dan kontra terhadap kebijakan publik.

Jangan pernah lupa akan rekam jejak dari politik. Dan jangan biarkan politician (atau lebih tepatnya Badut-badut politik) berakobrat dan mencari popularitas semata. Untuk membentuk tatanan hukum migas dan struktur migas yang baik diperlukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Untuk menghancurkannya hanya butuh sekejap.

Saya tidak terlalu mempermasalahkan dan tidak beropini apakah UU Migas 2001 benar atau salah. Yang saya sedih adalah melihat kelakuan orang yang ikut bertanggung jawab dalam pembentukan tersebut dan sekarang bersama-sama menghancurkannnya. (Lin Che We)

Tinggalkan sebuah Komentar

Data Statistik Minyak Bumi Indonesia 2004 – 2012

Minyak Bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin petrus – karang dan oleum – minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak Bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak Bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak Bumi akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak Bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia.

Tinggalkan sebuah Komentar

Siapakah Konsumen BBM Terbanyak di Indonesia ?

Ketika pemerintah akan menaikkan harga BBM, banyak komentar dan alasan masyarakat menolaknya. Begitu juga dengan pemerintah, tidak mau kalah beralasan untuk menaikkan harga. Salah satu alasannya adalah karena konsumsi BBM di Indonesia meningkat (Tempo.co, 26 Maret 2012). Kebutuhan BBM yang meningkat ini kemudian membuat negara mengimpor minyak. Akibatnya, negara harus membayar mahal untuk itu.

Apa benar konsumsi BBM di negara kita meningkat?

Dari data Statistik Minyak Bumi yang didapat dari website resmi Kementrian ESDM tentang konsumsi BBM Indonesia dalam tabel di bawah ini.
Konsumsi Energi Indonesia 2005-2011 (Sumber data: Statistik Minyak Bumi 2011)
Konsumsi BBM dibandingkan konsumsi Non-BBM dan LPG memang jauh lebih tinggi. BBM sudah menjadi sumber energi utama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia.
Dari tahun 2005 hingga 2011, konsumsi BBM memang meningkat 297,807 juta barrel menjadi 394,052 juta barrel. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2006 yaitu menjadi 374,691 juta barrel. Saat itulah pemerintah ramai-ramainya akan menaikkan harga BBM. Setelah tahun 2006 hingga 2011, peningkatan konsumsi BBM tidak terlalu signifikan.

BBM terdiri dari tujuh jenis yaitu avtur gasoline (avgas), avtur, mogas (motor gasoline), minyak tanah (mitan), minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar. Avtur gasoline dan avtur adalah bahan bakar pesawat terbang. Sementara mogas atau motor gasoline sering kita kenal dengan bensin. Minyak tanah, dulu sebelum konversi minyak tanah ke LPG banyak digunakan sebagai bahan bakar memasak oleh rumah tangga. Sebagian lagi digunakan oleh industri. Sedangkan minyak solar dan minyak diesel digunakan juga untuk kendaraan yang bermesin diesel. Adapun minyak bakar lebih digunakan oleh industri-industri besar yang sering kali juga digunakan sebagai energi alternatif bagi industri menengah.

Konsumsi Energi Indonesia 2005-2011 (Sumber data: Statistik Minyak Bumi 2011)
Dari data yang dipublikasikan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral itu, juga bisa dilihat jenis BBM yang konsumsinya mengalami penurunan atau peningkatan.
Konsumsi avtur gasoline, avtur, dan minyak diesel tergolong yang rendah. Dari tahun 2005-2011 konsumsinya stabil dan di bawah 30 juta barrel per tahun. Begitu juga konsumsi minyak bakar yang cenderung stabil dari tahun 2005-2009. Bahkan sejak tahun 2010, konsumsi minyak bakar mengalami sedikit penurunan.
Lain halnya dengan konsumsi minyak tanah, karena ada program konversi minyak tanah ke LPG, jumlah minyak tanah di pasaran menurun. Selain karena mulai dikurangi jumlahnya dan masyarakat beralih ke LPG, subsidi minyak tanah mulai dikurangi sedikit demi sedikit, sehingga harga minyak tanah tidak lagi murah. Hal ini mendorong masyarakat untuk beralih ke bahan bakar lain selain minyak tanah. Itulah sebabnya, sejak tahun 2007, konsumsi minyak tanah terus menurun signifikan.
Sementara itu, konsumsi minyak solar cenderung stabil. Tetapi memang diantara jenis BBM lainnya, konsumsi minyak solar ternyata yang paling banyak. Solar banyak dibutuhkan oleh Industri untuk bahan bakar mesin-mesinnya. Tahun 2005 konsumsi solar mencapai 175 juta barrel dan hingga tahun 2011 konsumsinya sedikit menurun menjadi 169 juta barel.
Selain solar, konsumsi mogas juga yang terbanyak dibanding jenis BBM lainnya. Mogas atau gasoline atau lebih dikenal dengan bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Awal tahun 2005, konsumsi bensin masih di angka 10 juta barel. Tetapi pada tahun 2011, konsumsi bensin mencapai 165 juta barel. Terjadi lonjakan yang cukup besar yaitu sekitar 50% selama enam tahun.
Jumlah kendaraan (Sumber data: BPS)
Mengapa konsumsi bensin begitu sangat tinggi? Tentu saja karena permintaan pasar, dimana jumlah kendaraan pada periode tersebut juga meningkat. Dari rekaman data oleh BPS, diantara kendaraan lainnya, pertumbuhan jumlah motor dari tahun 2005 sampai 2011 mengalami peningkatan menjadi 213%. (Septin Pujiastuti)
Sumber data:
Data BPS: Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2010. 
Data ESDM: Statistik Minyak Bumi 2012

Tinggalkan sebuah Komentar

Layakkah BP Migas dibubarkan ?

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) memang pantas dibubarkan karena lembaga ini tidak memihak pada kepentingan negara dan rakyat.

“Kita sambut baik (pembubaran BP Migas) karena tidak sesuai konstitusi dan selama ini justru kalau kita lihat, mereka (BP Migas) itu lebih memihak pada asing,” katanya pada wartawan usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Kembalikan Kedaulatan Energi Nasional” di Cilacap, Selasa.

Pada seminar yang diselenggarakan Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma itu, Marwan mengatakan bahwa hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki landasan hukum mengikat.

Terkait kecenderungan BP Migas yang lebih memihak asing, dia mengatakan, hal itu terlihat dari pernyataan-pernyataan Kepala BP Migas tentang Blok Mahakam.

“Misalnya menyatakan Pertamina tidak mampu, Pertamina tidak mau, akan aman kalau dikerjakan asing dan sebagainya,” katanya.

Menurut Marwan, sebetulnya yang selama ini dihembuskan adalah Pertamina sebelum adanya UU Migas berperan sebagai operator dan regulator.

“Itu tidak benar. Pertamina pada saat itu hanya operator, regulatornya itu pemerintah, ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) atau dulu namanya Kementerian Pertambangan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pembubaran BP Migas sangat positif bagi kepentingan negara dan rakyat.

“Mungkin orang asing itu atau swasta, ‘nggak’ suka. Makanya kita harus lawan terus,” kata mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2004-2009 itu.

Dengan adanya putusan tersebut, ia berharap tahun depan sudah ada UU Migas yang baru namun harus dikawal dan konsisten dengan konstitusi.

Menurut dia, kuasa pertambangan harus berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) dan hal itu berlaku di seluruh dunia. “Kita saja anomali, lalu kita ingin pertahankan, kan aneh,” katanya.

MK memutuskan pasal-pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

“Selanjutnya, fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan pemerintah cq Kementerian terkait, sampai ada undang-undang baru yang mengatur hal tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan pengujian UU Migas di Jakarta, Selasa.

MK menyatakan Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjut Mahfud.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian UU Migas ini diajukan 30 tokoh dan 12 ormas diantaranya PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Al-Irsyad Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

Selain itu, Hasyim Muzadi, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid, Laode Ida, Hendri Yosodiningrat, dan AM Fatwa. Mereka menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. (ant/as)

Pendapat  BP Migas: Tak ada BP Migas tak ada check and balance

Kepala Badan Pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Walau dia mengatakan tak bisa menilai putusan tersebut, namun jika berimplikasi pada pembubaran BP Migas maka akan menghilangkan sistem check and balance dalam pengelolaan usaha hulu minyak.

“Saya bukan ahli hukum ya, saya adalah praktisi, yang jelas jika tidak ada BP Migas maka tidak ada check and balance lagi, jadi tidak jelas,” kata Priyono usai mengikuti rapat dengan Komisi VII di gedung Parlemen, Senayan, hari ini.

Hari ini MK memutuskan pengajuan uji materiil terkait UU Migas Nomor 22 tahun 2001 dan keberadaan BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum. Implikasi BP Migas harus dibubarkan dan untuk sementara peran instansi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM.

Priyono menambahkan, BP Migas merupakan produk Undang-Undang (UU) Migas yang merupakan produk reformasi dan penghilangannya akan mempengaruhi kegiatan operasional.

Dia mengatakan tak mengerti alasan MK menganggap BP Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). “Kalau misalnya kedaulatan asing, asing di sini yang mengundang itu bukan BP Migas, adalah Pertamina zaman dulu. Itu tanpa tender juga dan apabila tender turun, itu adalah warisan Pertamina juga,” lanjutnya.

BP Migas: Dibubarkan, Kerugian sampai 70 Miliar Dollar AS

Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono mengatakan, pembubaran BP Migas berdampak pada tidak diakuinya seluruh kontrak kerja sama antara BP Migas dan perusahaan perminyakan. Kerugiannya, menurut dia, mencapai 70 miliar dollar AS.

“Kita sudah tanda tangan 353 kontrak, jadi ilegal. Kerugiannya sekitar 70 miliar dollar AS,” kata Priyono seusai rapat di Komisi VII DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Hal itu dikatakan Priyono ketika dimintai tanggapan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah sampai dibuatnya UU yang baru.

Priyono mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk membicarakan banyak hal. Salah satunya status pegawai BP Migas ke depan. Pihaknya juga akan bertemu dengan perusahaan perminyakan untuk membicarakan kontrak yang sudah dilakukan.

Menanggapi putusan MK, Priyono mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan UU yang dibuat pemerintah dan DPR. Hanya, dia menyebut BP Migas merupakan produk reformasi.

“Kalau mau kembali (seperti) sebelum reformasi silakan saja. Kita prihatin atas operasi perminyakan. Kita tidak bisa lagi lindungi kepentingan nasional,” pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK): BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

“Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah, c.q. kementerian terkait, sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim mahfud MD saat membacakan putusan uji materi UU Migas di Jakarta, Selasa (13/11/2012).

MK menyatakan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 “Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjut Mahfud.MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK menilai UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan mengatakan, jika keberadaan BP Migas secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

“Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru,” kata Hamdan.

Menurut Anda, layakkah BP Migas Dibubarkan ?

Tinggalkan sebuah Komentar

Konverter Kit Generasi Baru dari Kikokit

Konverter Kit karya Anak Bangsa
Periode peralihan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) harus sudah dilaksanakan dari sekarang dan menjadi masalah pertama karena ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi hal ini. Polusi dan pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi masalah kedua. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) tanpa adanya alternatif bahan bakar lainnya menjadi persoalan berikutnya ditanah air kita Indonesia yang tercinta ini. Konverter kit LPG dan CNG next generation adalah jawaban dari persoalan-persoalan tersebut.
 
Apa yang dimaksud dengan konverter kit konvensional? Konverter kit konvensional adalah peralatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) menggunakan sistem mekanikal dengan hanya memasukan gas kedalam ruang bakar dengan menggunakan satu intake yang nantinya sesuai langkah mesin terbagi menjadi 4 intake jika kendaraan tersebut menggunakan 4 silinder.

Apa yang dimaksud dengan konverter kit next generation? Adalah konverter kit menggunakan sistem kontrol secara elektronika sehingga bahan bakar gas (BBG) dimasukkan dari 4 intake kedalam masing-masing 4 ruang bakar secara sinkron dengan putaran dan langkah mesin. Selain itu bahan bakar gas tidak begitu saja dimasukan kedalam intake tetapi terlebih dahulu menggunakan valve atau katup sehingga besarannya dapat diatur dengan baik untuk mendapatkan efisiensi dan performance yang optimal. Selain itu emisi yang sarat dengan aturan atau regulasi dunia mengenai lingkungan hidup terutama polusi dan pemanasan global. Dikatakan konverter kit jenis ini menggunakan sistem sequential dan sudah diterapkan dikendaraan dinegara maju menggunakan konverter kit generasi ke II dan ke III.

Konverter kit next generation ini menawarkan solusi pada konverter kit yang sudah diprogramkan oleh pemerintah menggunakan konverter kit konvesional. Konverter kit ini berbeda dari konverter kit konvensional yang dipilih oleh pemerintah yang mana teknologi ini mengikuti teknologi otomotif dunia yang  dapat di setting dan tuning dengan baik. Hal ini akan berdampak positif pada lingkungan hidup dan polusi dunia yang semakin tidak menentu. Sebagai tambahan terhadap konverter kit next generation adalah penggunaan tabung fleksibel sehingga masyarakat dapat terbantukan jika kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) didaerah atau wilayah tersebut terjadi.

Sebenarnya konverter kit next generation ini lahir 3 tahun yang lalu dan bertepatan sekali waktunya pada awal tahun 2012 diperkenalkan konverter kit sebagai peralatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) sebagai program pemerintah untuk mengkonversi BBM ke BBG. Hanya saja pemerintah dengan para rekanannya (perusahaan pengadaan barang dan jasanya) masih mendukung dan menggunakan konverter kit konvensional yang sudah kadaluarsa dan tidak dipakai lagi dinegara-negara maju mengingat program piagam kyoto mengenai pemanasan global atau rumah kaca.

Konverter kit kreasi anak negeri ini dalam pengembangannya (development dan riset) menggunakan bahan bakar gas LPG untuk membuktikan kendaraan menggunakan bahan bakar gas. Yang paling mudah didapat adalah gas dalam tabung fleksibel 3kg atau 12kg sebagai alternatif bahan bakarnya dibandingkan harus menggunakan gas CNG dengan tabung yang kokoh. Kemudian konverter kit menggunakan tabung fleksibel sekalian diperkenalkan sebagai konverter kit next generation membantu program pemerintah dan rakyat  yang tidak mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Sebenarnya yang ingin ditampilkan disini adalah teknologi yang berbeda dengan konverter kit konvesional yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah 5 tahun yang lalu yang rencananya akan diterapkan lagi pada program pemerintah mengenai konversi BBM ke BBG saat ini. Konverter kit konvensional 5 tahun yang lalu tersebut sebenarnya sudah divonis oleh perusahaan taxi sebagai konverter kit yang gagal dan dapat merusak mesin kendaraannya.

Jika peralatan konversi tersebut diterapkan lagi pada kendaraan karburator maka hal ini tidak bermasalah karena kendaraan tersebut juga masih konvensional. Tetapi jika peralatan konversi tersebut diterapkan pada kendaraan menggunakan EFI seperti Taxi atu kendaraan Dinas maka akan terdapat banyak sekali masalah. Yang pertama adalah teknologi mobil itu sendiri yang bermacam-macam dan berbeda sehingga pada saat pemasangan atau installment akan bermasalah jika tidak ada training yang khusus dan advanced. Yang kedua adalah tingkat keamanan dan keselamatannya jika pemerintah tetap menggunakan gas CNG pada kendaraan berbadan kecil atau mobil pribadi. Perlu diingat bahwa dinegara maju seperti negara-negara di Eropa melarang pengunaan bahan bakar gas CNG (Compressed Natural Gas) pada kendaraan berbadan kecil apalagi pada kendaraan pribadi.

Penggunaan tabung fleksibel seperti yang diungkapkan diatas sebenarnya juga merupakan tahapan pelaksanaan penggunaan bahan bakar gas tetapi menggunakan bahan bakar gas yang benar yaitu penggunaan bahan bakar gas jenis LGV pada kendaraan berbadan kecil atau mobil pribadi. Menggunakan tabung fleksibel terlebih dahulu yang kemudian jika infrastrukturnya sudah rampung maka dapat dibuatkan lagi pada peralatan konversi tersebut tabung fix atau tabung yang permanen. Yang ingin ditampilkan adalah penggunaan tabung fleksibel LPG 3kg atau 12kg yang dapat diperoleh dimana-mana karena program pemerintah mengenai konversi BBM ke BBG tidak akan jalan karena masalah infrastruktur (SPBG) yang belum siap. Pengguna nantinya juga akan sadar bahwa menggunakan konverter kit dengan tabung fleksibel sebenarnya melelahkan dibandingkan dengan tabung fix yang direfill di SPBG. 

Oleh karena itu kami perlu dukungan dari semua pihak akan hal ini terutama pada keberadaan SNI-nya (Standar Nasional Indonesia). Silahkan lihat di web : www. kikokit. web.id atau di http://bahanbakar-gas.blogspot.com. Semua informasi mengenai perjuangan dan sosialisasi terdapat pada web dan blog.

Konverter kit yang kami sosialisasikan tersebut diatas sesuai dengan tahapan dan displin riset belumlah sempurna tapi sudah mewakili suatu fungsi tertentu. Tahapan dan dispilin riset terdiri dari function sample dan prototype yang kemudian berdasarkan prototype inilah akan dijadikan produk masal. Jika dilihat dari tahapan pertama yaitu function sample bahwa pengembangan konverter kit sudah memasuki tahapan pengujian terhadap mesin atau engine. Tahapan function sample kedua adalah pengujian terhadap keamanan dan keselamatan. Hal inilah yang belum kami lakukan karena terdapat nilai dana yang besar disitu. Dana yang terdiri dari dana pembuatan kemasan untuk tabung 3kg atau 12kg dan dana finishing function sample. Kemudian function sample tersebut dirampungkan dengan design untuk produk masal yang dinamakan prototype. Dengan tahapan prototype itulah pengujian keseluruhan dilakukan kembali.

Hingga saat ini tahapan riset dilakukan sendiri dan dibantu oleh bengkel langganan yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya yaitu memasang konverter kit pada kendaraan (mekanikal). Sementara pekerjaan yang utama dan mewakili perbedaan dengan konverter kit konvensional adalah sistem kontrol yang dibangun sesuai dengan perkembangan dan kemajuan otomotif dunia yaitu sistem EFI yang dilengkapi dengan ECU atau computer sistem kendaraan.

Rincian proyek sebenarnya berupa lanjutan tahapan riset dari function sample engine atau fungsi mesin ke fungsi keamanan dan keselamatan yang diwakili oleh Kemasan atau Jacketing (tight gas housing) untuk tabung fleksibel yang terbuat dari plastik PB (polybutylene) yang dilengkapi didalamnya dengan sensor gas dan temperatur, valve atau katup untuk ventile membuang gas keluar jika terjadi kebocoran, shut off valve atau katup penutup agar gas tidak mengalir jika gas tidak dipakai. Pembuatan kemasan dengan memakai plastik PB itulah yang mahal dengan biaya yang terdiri dari master cetakan moulding dan produksi kemasan itu sendiri, mungkin memerlukan harga berkisar Rp. 200. juta-an.

Bersama dengan peralatan kontrol pada kemasan dan ditambah dengan gas reducer yang diatur secara elektrik maka sistem kontrol yang dinamakan GCU (Gas Control Unit) akan berubah menjadi sistem kontrol yang lebih (advanced controlling) yang juga mencakup azas keamanan dan keselamatan. Test uji yang dapat dilakukan di YPLKI (effisiensi) dan BPPT (fungsi dan keselamatan) akan melengkapi rincian proyek yang juga memerlukan dana.

Pengembangan konverter kit menggunakan gas CNG akan dilanjutkan dengan menggunakan dana untuk pembelian tabung gas CNG dan gas reducer. Komponen dan sistem pada konverter kit LGV dapat dipakai untuk membuat konverter kit konvensional menjadi konverter kit yang handal (next generation) menggunakan konverter kit sequential. Hanya saja komponen tersebut harus dipasang setelah gas reducer yang mana tekananya rendah sehingga mudah diatur.

Demikianlah rincian proyek dibuat agar dapat membantu pemerintah dan rakyat dalam memiliki konverter kit yang benar apakah itu menggunakan LPG atau CNG dengan sistem sequential. (Dipl.-Ing. A. Hakim Pane) – Kunjungi Webnya: http://konverterkit-indonesia.blogspot.com/

Tinggalkan sebuah Komentar

Older Posts »
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.